kenaikan Pertamax menjadi ketetapan pemerintah kala kenaikan Premium diamandemen..
Per tanggal 1 April, pemerintah akan membatasi penggunaan rendah oktan BBM bersubsidi untuk sepeda motor dan kendaraan umum saja. Driver lain maka dapat menggunakan non-subsidi Pertamax, bahan bakar beroktan tinggi lebih mahal, atau mengkonversi ke gas, termasuk gas cair untuk kendaraan atau gas alam terkompresi.
Effendi Simbolon, wakil ketua DPR Komisi VII membawahi bidang energi dan urusan pertambangan, mengatakan peraturan bahan bakar akan menaikkan harga bahan bakar dan bahwa pemerintah harus meninggalkannya.
"Ini [rencana] tidak langsung akan dua kali lipat harga bahan bakar," katanya saat rapat dengar pendapat dengan perwakilan pemerintah, termasuk Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Jero Wacik.
Effendi, dari oposisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang disebut rencana yang diusulkan "ceroboh" dan mengatakan tidak memiliki dasar hukum.
Komisi anggota Satya W. Yudha, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggemakan sentimen Effendi dan mengatakan pemerintah belum menyiapkan regulasi memadai untuk memungkinkan konversi cepat untuk gas.
Ketua Komisi Teuku Riefky Harsya, dari Partai Demokrat, mengatakan bahwa DPR akan mengadakan dengar publik minggu ini untuk mengambil input dari para stakeholder, termasuk industri otomotif, Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin) dan asosiasi bisnis lainnya.
"Kami akan tahan [sidang] minggu ini," kata Riefky. "Minggu depan kita akan mengundang menteri ESDM untuk membicarakan hal ini lagi."
Rencana pemerintah akan dikenakan pertama di Jawa dan Bali, dan akan memperluas secara bertahap ke seluruh bangsa pada tahun 2014.
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendesak menteri untuk memimpin upaya konversi bahan bakar dengan menggunakan gas di mobil resmi mereka.
"Kalau kita meminta orang lain, menteri kabinet harus melakukannya terlebih dahulu,'' kata Hatta di Istana Negara di Jakarta.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera mengeluarkan keputusan untuk menerapkan pembatasan BBM bersubsidi.
"Ini [pembatasan] akan pada tanggal 1 April, tapi harus ada informasi yang diberikan kepada orang-orang sebelumnya sehingga mereka memahami proses dan teknologi," kata Agus.
Didik J. Rachbini, ekonom dan anggota parlemen mantan, kata pemerintah, bukan anggota parlemen, memegang keputusan akhir tentang apakah pembatasan BBM akan berlaku.
"Itu kewenangan pemerintah," kata Didik. "DPR tidak dapat mengganggu itu."
.jpg)
.jpg)
Postingan
