Taufik Kemas Apatis Terhadap Kenaikan BBM

Taufiq Kiemas menilai, pemerintah sudah cukup transparan mengenai keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM

Karena itu, ia menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah untuk melaksanakannya.

"Tak ada yang tidak dibuka. Transparan sekali. Jadi, saya menyikapi kenaikan BBM itu, terserah pemerintah maunya bagaimana. "kata Taufiq Kiemas

Terserah pemerintah maunya bagaimana. "kata Taufiq Kiemas


Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (23/3/2012), Taufiq mengatakan, pemerintah dianggap telah bersikap terbuka kepada publik. "Tak ada yang tidak dibuka. Transparan sekali. Jadi, saya menyikapi kenaikan BBM itu, terserah pemerintah maunya bagaimana," tuturnya.

"Keterbukaan itu termasuk kemungkinan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang juga telah dijelaskan pemerintah. Ada yang menilai APBN jebol. Pemerintah sudah terbuka kepada publik. Jadi, saya sekarang terserah pemerintah saja," ujar Taufiq.


Kalau sistem penanganannya nggak bener khan juga merugikan rakyat, BBM belum naik harga kebutuhan pokok sudah melajit naik. Pemerintah tidak segera turun tangan untuk mengendalikan harga.

Selain dilakukan secara transparan, menurut Taufiq, keputusan untuk menaikkan BBM juga dilakukan demi kelancaran pembangunan. Saat ditanya tanggapannya soal pengamanan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang dilakukan kepolisian, Taufiq enggan memberikan komentar.

Keputusan tersebut menyikapi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran tahun 2012. Dalam putusannya, DPD berharap agar sikap DPD menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. Pasalnya, keputusan DPD dinilai memiliki kekuatan politik yang kuat.

Keputusan itu diambil setelah terjadi perdebatan alot antaranggota DPD, baik ketika rapat Paripurna maupun lobi-lobi menjelang pengambilan keputusan. Dia berharap, keputusan tersebut bisa diterima oleh semua anggota.

Kalau diabaikan, pasti ada kompensasi politik yang kita berikan. Intinya, sikap kita tegas menolak kenaikan BBM karena melihat aspirasi masyarakat yang begitu besar menolaknya,